Usia pemerintahan Presiden Joko Widodo bisa jadi tidak akan sampai lima tahun, bahkan menurut perkiraan Pengamat Politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti hanya berusia dua tahun.
Hal ini, lantaran Presiden Jokowi dinilai tidak konsisten apa yang pernah diungkapkan. Mengaku mengutamakan kepentingan rakyat, nyatanya saat ini, ia lebih mengutamakan kepentingan partai politik dan pihak lain yang berada di garis pendukungnya.
Alhasil, Presiden Jokowi saat ini sedang kebingungan mengahadapi banyak kepentingan besar. Ia tidak saja menghadapi kubu oposisi Koalisi Merah Putih (KMP) tapi juga dari partai pendukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Presiden Jokowi harus mengakomodasi kepentingan kubu Megawati, kubu Wapres Jusuf Kalla dan kubu Surya Paloh. Bahkan Surya Paloh mendominasi pemerintahan Jokowi karena beberapa posisi penting diisi figure dari Partai Nasdem. Lalu diamkah Jokowi atas berbagai tekanan tersebut?
Sebuah sumber yang sangat dekat dengan Presiden Jokowi, membenarkan, bahwa saat ini Jokowi sangat “pusing” dengan berbagai tekanan. Meski demikian, kepada kawan-kawan dekatnya Jokowi kabarnya mengatakan, bahwa ia tidak akan tinggal diam terhadap tekanan itu.
Senjata pamungkas Jokowi untuk melawan berbagai kepentingan itu adalah melakukan reshuffle kabinet.
“Pak Jokowi akan menggunakan lembaga survei dan media sebagai dasar untuk melakukan reshuffle,” bisik sumber tersebut.
Wapres Jusuf Kalla menanggapi dengan santai terkait adanya tudingan Presiden Jokowi pusing menghadapi berbagai kepentingan termasuk dari kubu wapres soal permintaan jatah bisnis. “Untuk kemajuan negara dibutuhkan banyak pengusaha yang baik. Presiden Jokowi dan JK tidak membedakan siapapun asal mampu dan sesuai aturan,” katanya.
Pengamat Politik Nasional LIPI Siti Zuhro, mengungkapkan bisa saja Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet, untuk melawan tekanan dari Ketua Umum partai pendukungnya. Menurutnya, tidak mudah mengelola hubungan dengan partai koalisi pendukungnya. “Memang ya repot, karena Pak Jokowi juga banyak janji, ya revolusi mental, koalisi tanpa syarat, anti transaksional,” ungkapnya.
Lebih lanjut diungkapkan Siti, Kabinet Kerja saat ini lebih mengakomodir kepentingan partai pendukung, namun jika Pak Jokowi sampai seperti itu maka akan menjadi stigma bagi dirinya dan publik akan mempertanyakan integritasnya karena ia selalu menjanjikan koalisi tanpa syarat.
“Dalam kabinet jika tercium bau transaksional ya harus melakukan reshuffle, yang penting dilakukan secara hati-hati dan pressure seperti ini sudah bisa diduga. Jadi tidak tertutup kemungkinan para partai pendukung minta reward,” jelasnya.
Menghadapi tekanan-tekanan tersebut, menurut Siti Zuhro Presiden Jokowi harus di-backup oleh orang-orang yang punya satu perspektif dan sama-sama punya niatan baik dalam pemerintahan dan birokrasi.
“Namun yang kita ketahui bahwa ia juga tidak hanya diperberat dengan permasalahan ekonomi-politik, ada juga kasus HAM misalnya kasus Munir yang berat, oleh karena itu Presiden Jokowi harus bisa konsentrasi dan membuat cooling down situasi di mana ada banyak demo karena kenaikan BBM. Nah, apakah KIH bisa diajak untuk bekerja sama? Kalau ada menteri yang kurang kompeten setelah 100 hari ya harus diganti tapi dengan pengganti yang harus didiskusikan dengan partai pendukungnya,” paparnya.
Siti Zuhro melihat, Jokowi sebagai seorang politisi belum lama menjadi seorang leader dalam politik karena dari lingkup Walikota Solo sampai dengan Gubernur Jakarta semua prosesnya cepat, sehingga dalam lingkup nasional yang jauh lebih luas bisa dikatakan ada suatu lompatan, dimana kompetensi dan integritas tentunya harus dibayar mahal.
http://www.pkspiyungan.org/2014/12/jokowi-mumet.html
Posting Komentar Blogger Facebook