 |
Foto: Presiden Jokowi tutup KTT LB OKI (Laily/Setpres)
|
Jakarta - Indonesia menganut politik bebas aktif dalam diplomasi internasional. Selain itu dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pun tertulis tujuan untuk mewujudkan perdamaian dunia.
"...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial," bunyi kutipan alinea keempat pembukaan UUD 1945.
Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla juga sudah menjalankan kebijakan diplomasi untuk wujudkan tujuan itu dalam dua tahun ini. Kebijakan internasional yang ingin menghadirkan negara melalui politik bebas aktif juga dituangkan dalam Nawacita atau sembilan program prioritas Jokowi-JK.
"Diplomasi itu jangka panjang, hasilnya tidak hari ini Anda bicara langsung kelihatan hasilnya. Tapi ialah menjaga sinergi, menjaga koordinasi, menjaga memperlihatkan sikap dan juga tentu memberikan suatu partisipasi dalam konstalasi keamanan, perdamaian dunia dan juga bagaimana menjaga kepentingan Indonesia. Pada akhirnya harus kita menomorsatukan kepentingan kita," tutur Wapres JK di Markas PBB, 1st Avenue, New York, Amerika Serikat, Jumat (23/9/2016).
detikcom merangkum agenda internasional pemerintah dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Agenda itu ada yang dihelat di Indonesia, ada pula yang di luar negeri.
1. Memperjuangkan Kemerdekaan Palestina
Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Konferensi Islam digelar di Jakarta pada 6-7 Maret 2016. Agenda besar dari acara itu adalah untuk mewujudkan perdamaian di Palestina.
Presiden Jokowi menyampaikan sikap tegas RI dan ajakan kepada negara-negara OKI lainnya untuk tujuan itu. Berikut kutipannya:
Untuk itu, terdapat urgensi bagi OKI untuk meningkatkan dukungan terhadap Palestina, melalui sejumlah langkah-langkah konkret, yaitu :
Penguatan dukungan politis untuk hidupkan kembali proses perdamaian. Peninjauan kembali Quartet, dengan kemungkinan penambahan anggotanya. Indonesia siap untuk berpartisipasi dan mendukung mekanisme ini.
Penguatan tekanan kepada Israel, termasuk boikot terhadap produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan.
Peningkatan tekanan pada DK PBB untuk memberikan perlindungan internasional bagi Palestina, dan penetapan batas waktu pengakhiran pendudukan Israel.
Penolakan tegas atas pembatasan akses beribadah ke Masjid Al-Aqsa serta tindakan Israel mengubah status-quo dan demografi Al-Quds Al-Sharif.
Pemenuhan kebutuhan kemanusiaan yang mendesak.
Setelah itu Indonesia diundang menghadiri KTT OKI di Turki. Wapres JK memimpin delegasi Indonesia dalam acara tersebut.
Di Turki pun Wapres JK menyampaikan kritik keras kepada negara-negara OKI. Menurut dia dunia Islam saat ini sudah terpecah belah.
"Kenyataan yang menyedihkan. Kita sebagai Dunia Islam telah gagal. OKI telah gagal mempersatukan anggotanya," kata JK di Istanbul, Turki, Jumat (15/4/2016).
Pada KTT ke-17 Gerakan Non-Blok di Venezuela dan Sidang Umum ke-71 PBB di AS pun Wapres JK menyampaikan dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina.
 |
Menlu Retno saat beri sambutan pelepasan pasukan perdamaian Indonesia. Foto: Dok Kementerian Luar Negeri
|
2. Peringkat 11 Pengiriman Pasukan Perdamaian
Indonesia tercatat aktif mengirimkan pasukan perdamaian sejak tahun 1957. Saat ini, RI menduduki peringkat 11 negara pengirim pasukan perdamaian terbanyak.
"Saat ini ada di urutan ke-11 dari 123 negara penyumbang. Peacekeepers Indonesia harus menjauhkan diri dari tindakan dan perilaku yang dapat merusak citra baik peacekeepers PBB dan nama baik Indonesia, khususnya tindak sexual exploitation and abuse," ucap Menlu Retno Marsudi dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Senin (10/10/2016).
Ini juga menjadi alasan RI berniat untuk terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Lobi-lobi dengan negara sahabat terus dilakukan untuk itu.
"Itu perintah UUD, itu yang mengatakan Indonesia harus bekerja dengan keras untuk menjamin perdamaian dunia dan apabila itu kita harus aktif antara lain di Dewan Keamanan," ungkap Wakil Presiden Jusuf Kalla di Markas PBB, 1st Avenue, New York, Jumat malam waktu setempat (23/9/2016). (Detik.com)
Posting Komentar Blogger Facebook