Sejumlah wilayah di Jawa Barat mulai memasuki masa panen. Hal ini diharapkan mampu mencegah aksi impor yang akan dilakukan pemerintah.
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menghadiri acara panen perdana padi tahun 2014-2015 bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Bupati Indramayu Anna Sophana dan Kelompok Tani Nelayan (KTNA) yang dilaksanakan di Desa Sukamelang, Indramayu, Rabu (11/3).
Pada kesempatan itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mentargetkan produksi padi Jawa Barat meningkat menjadi 13,5 ton pada tahun 2015, setelah sebelumnya mencapai 11,5 juta ton pada tahun 2014. Hasil ini menempatkan Jabar sebagai penghasil beras terbesar se-Indonesia.
"Alhamudulillah, sudah mulai masuk masa panen raya," ujar Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan kepada wartawan di Gedung Sate, usai menghadiri acara panen raya, seperti dilansir inilah.com.
Aher berharap panen raya dapat mencegah impor. Panen raya dinilai lebih menguntungkan dan lebih cepat dibandingkan impor yang akan menguras anggaran dan membutuhkan waktu pengadaan hingga dua bulan.
"Kita mendorong pemerintah pusat lewat Pak Jokowi untuk tidak mengimpor beras. Kalaupun jadi impor, tapi kita sudah panen duluan," katanya.
Selain mencegah impor, lanjut Heryawan, panen raya akan membuat stok beras di pasaran berlimpah. Dengan demikian, maka harga beras akan bisa ditekan dan lebih stabil.
Heryawan memperkirakan masa panen raya tahap awal akan berlangsung Maret hingga awal April. Luas lahan sawah yang bakal dipanen mencapai 500.000 Ha dan diperkirakan menghasilkan hingga 3 juta ton beras.
"Jika sudah panen raya maka sudah tidak ada alasan harga beras naik lagi," paparnya.
Pemprov juga akan terus melakukan pemantauan pergerakan harga beras di pasaran. Masa panen raya juga diharapkan akan membuat para penimbun dan spekulan mengeluarkan berasnya.
Selain mengandalkan panen raya, pihaknya juga berupaya mencegah penyusutan lahan sawah produktif melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Saat ini, hampir seluruh kabupaten/kota sudah punya RTRW.
Pihaknya juga mengandalkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mencegah penyusutan lahan sawah. Namun, pembuatan RDTR terbilang lambat, di mana daerah yang belum membuat di antaranya Kabupaten Subang dan Kota Depok.
"Tolong dikawal jangan sampai ada yg main-main. Kalau sudah ditetapkan, maka tidak boleh dilanggar," pungkasnya
Posting Komentar Blogger Facebook